 |
| Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan K.H. Maruf Amin (kanan) tiba di kantor KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019). Foto: Antara |
"Saya kira memutuskan kabinet ini tidak terlalu sulit bagi Pak Jokowi, karena beliau sudah cukup lama memerintah, kan sudah lima tahun," kata Karding seperti yang dikutip Kompas.com, Senin (1/7/2019).
Karding menilai, Jokowi sudah memahami permasalahan Indonesia yang sedang dan akan diperbaiki ke depannya. Untuk itu, Jokowi dinilai memiliki gambaran siapa saja yang layak menjadi bagian Kabinet Kerja periode berikutnya.
"Beliau (Jokowi) tentu sudah memiliki gambaran penglihatan terhadap siapa-siapa yang layak untuk dipilih, untuk menjadi bagian terpenting dari hak prerogatif beliau," ujarnya.
Karding mengatakan, ada kemungkinan Jokowi mengajak para partai politik pendukung, tokoh-tokoh, dan relawan untuk meminta masukan.
"Itu tinggal penyelesaian dengan diskusi dengan para parpol pendukung meminta masukan dan saran dari banyak pihak," kata dia.
Komisi Pemilihan Umum ( KPU) telah menetapkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden dan Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2019.
Ketua KPU Arief Budiman menetapkannya dalam rapat pleno terbuka di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jalan Imam Bonjol, Minggu (30/6/2019).
Sebelumnya, Jokowi pernah mengungkap bahwa ada dua aspek utama yang harus dimiliki jajaran kabinet mendatang.
"Mampu mengeksekusi program-program yang ada, kemampuan eksekutor yang paling penting. Memiliki kemampuan manajerial yang baik, seperti mengelola sebuah ekonomi, baik ekonomi makro, kemampuan ekonomi daerah, maupun semuanya," kata Jokowi seusai menghadiri Silaturahim Nasional dan Buka Puasa Bersama HIPMI di Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Minggu (26/5/2019).
Selain sebagai eksekutor program yang mumpuni, Jokowi juga menginginkan jajaran kabinetnya nanti bisa menangani masalah-masalah yang ada dengan benar.
Selain itu, Jokowi juga menekankan pentingnya menteri-menteri yang berintegritas.
Akan tetapi, Jokowi belum mau berbicara mengenai komposisi menteri dari kalangan partai politik dan profesional. (AS)
