Mediaapakabar.com - Panglima Kodam I/Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Hassanudin, SIP, MM, memaparkan strategi dan kaunter isu negatif terkait program nasional Vaksinsasi Covid-19 yang akan dilakukan pihaknya di wilayah Sumut, Riau, Sumbar, dan Kepri.
Hal ini disampaikan Pangdam I/BB dalam rapat koordinasi secara virtual dengan Kepala Staf Kepresidenan RI, Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko, SIP, dari Ruang Vicon Lt IV Makodam I/BB, Selasa (19/1/2021).
Pangdam yang didampingi para PJU memaparkan, strategi pihaknya dalam mewujudkan percepatan Vaksinsasi Covid-19 di wilayah adalah dengan membangun kerja sama bersama pemerintah daerah, organisasi profesi, TNI-Polri dan pihak terkait.
"Dengan strategi ini, diharapkan bisa menurunkan angka kematian akibat Covid-19 dan mencapai kekebalan kelompok," terang Pangdam.
Untuk memastikan strategi ini berjalan sesuai rencana, Kodam I/BB melakukan serangkaian upaya. Yakni, menurunkan Babinsa dibantu Bhabinkamtibmas melakukan kunjungan dan pendampingan registrasi ulang kepada masyarakat penerima Vaksin Covid-19.
Melaksanakan PAM/WAL distribusi, penyimpanan vaksin dan logistik, serta PAM saat pelayanan. Menyediakan Fasyankes sebagai tempat Vaksinasi Covid-19 di wilayah Kodam I/BB, serta menyediakan personel, material dan angkutan guna membantu distribusi Vaksin Covid-19.
Kemudian, guna mewujudkan terkendalinya potensi isu sosial yang muncul akibat Vaksinasi Covid-19, Kodam I/BB akan menggencarkan sosialisasi dan edukasi guna terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah.
"Babinsa bersama Bhabinkamtibmas akan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa Vaksin Covid-19 telah melalui proses dan uji klinis, sehingga dapat digunakan serta lolos uji sertifikasi dari BPOM dan MUI," papar Pangdam.
Langkah lain yang ditempuh untuk mengkaunter isu negatif Vaksinasi Covid-19, lanjut Mayjen Hassanudin, adalah bekerjasama dengan layanan komunikasi untuk menyebarkan informasi di media sosial tentang manfaat program Vaksinsasi Covid-19.
"Strategi dan upaya ini dimaksudkan untuk mengkaunter isu negatif Vaksinasi Covid-19 yang berkembang pada masyarakat di wilayah Sumut, Riau, Sumbar dan Kepri," pungkas Mayjen Hassanudin.(DN)
