 |
| Ket Foto : Pansus LKPJ saat menggelar rapat dengan Dishub Kota Medan di gedung dewan. |
Mediaapakabar.com - Anggota DPRD Medan yang bergabung di Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Medan Tahun 2021 mempertanyakan pengawasan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan tentang keberadaan truk trailer gandeng dan truk tronton di kawasan Medan Utara.
Pasalnya, truk-truk tersebut sangat meresahkan masyarakat serta menjadi penyebab laka lantas yang berujung kematian.
“Mohon ditertibkan keberadaan truk trailer di Medan Utara. Banyak truk gandeng yang tidak layak jalan, bagaimana tahapan uji kelayakan terhadap trailer itu,” tegas Ketua Pansus LKPJ Haris Kelana Damanik, Senin (18/4/2022).
Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan, seharusnya dilakukan pengawasan maksimal saat melakukan Uji emisi kelayakan KIR. Sehingga kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan dapat dilakukan perbaikan.
“Apa uji berkala (KIR) kendaraan bagi truk trailer hanya formalitas,” ketusnya.
Dijelaskannya, bahwa tujuan utama dilakukan penertiban terhadap truk trailer dan tronton guna meminimalisir angka kematian akibat laka lantas di Medan Utara. “Kita prihatin, banyak orang mati terlindas truk trailer dan tronton di Belawan. Selain itu, peningkatan pengawasan tentu akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tandasnya.
Sementara itu, anggota Pansus lainnya, Sudari meminta Dishub Medan agar didirikan UPT Uji KIR di kawasan Medan Utara guna memaksimalkan pengawasan kendaraan wajib lolos Uji KIR.
“Maksimalkan juga E-Parking di kawasan Medan Utara. Sebab, di sana perputaran usaha dari pengguna parkir. Sama halnya dengan keberadaan truk trailer di Belawan supaya dilakukan pengawasan,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kadishub Kota Medan Iswar Lubis mengatakan bahwa pihaknya menggunakan anggaran tahun 2021 sebesar Rp135 miliar dan mengalami Silpa Rp23 miliar.
“Dengan penerapan E-Parking, PAD meningkat dua kali lipat. Terkait penambahan titik lainnya akan kita lakukan secara bertahap,” ucapnya. (MC/DAF)
