 |
| Ket Foto: Direktur PT Agung Cemara Realty (ACR) Mujianto yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang (TPPU) divonis bebas dalam persidangan yang digelar di ruang Cakra 8 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (23/12/2022) sore. |
Mediaapakabar.com - Direktur PT Agung Cemara Realty (ACR) Mujianto yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang (TPPU) divonis bebas dalam persidangan yang digelar di ruang Cakra 8 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (23/12/2022) sore.
Dalam amar putusannya, majelis hakim yang diketuai Immanuel Tarigan menilai konglomerat Medan itu tidak terbukti secara sah bersalah seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya.
"Membebaskan terdakwa Mujianto, oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum," kata hakim Immanuel Tarigan.
Majelis hakim menyatakan terdakwa Mujianto tidak tau menahu terkait lahan yang dijual kepada Canakya Suman yang diagunkan ke bank.
"Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, harkat serta martabatnya," tandas hakim.
Menanggapi putusan itu, JPU Kejati Sumut Nurdiono langsung menyatakan kasasi. "Kami mengajukan upaya hukum kasasi majelis hakim," kata JPU di persidangan.
Sebab, sebelumnya JPU dari Pidsus Kejati Sumut menuntut terdakwa Mujianto agar dipidana 9 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dengan subsider 1 tahun kurungan.
Selain itu, Mujianto juga dituntut membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp13,4 miliar, dengan ketentuan satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
Namun, apabila terdakwa tidak dapat mengganti kerugian negara, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk negara. Apabila tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara 4 tahun 3 bulan.
Dalam nota tuntutan JPU berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Konglomerat di bisnis properti Kota Medan itu dinilai terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 ayat 1 huruf b UU RI No 31 Tahun 1999 Jo UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.
Selain itu, terdakwa Mujianto juga dinilai terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sebagaimana Pasal 5 ayat 1 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
Terpisah, Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan mengatakan pihaknya menghormati putusan majelis hakim, namun kendati demikian JPU akan mengajukan kasasi.
"Kita hormati putusan hakim, dan JPU punya hak yang sama, JPU mengajukan upaya hukum Kasasi walaupun masih punya waktu untuk pikir-pikir. Tim JPU tentunya akan melaporkan ke Pimpinan secara berjenjang," kata juru bicara Kejati Sumut itu.
Mengutip dakwaan JPU mengatakan bahwa kasus ini berawal saat Mujianto melakukan pengikatan perjanjian jual beli tanah kepada Canakya Suman seluas 13.680 m2 yang terletak di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang.
Seiring waktu berjalan, PT KAYA dengan Direkturnya Canakya Suman mengajukan kredit Modal Kerja ke bank dengan plafon Rp39,5 miliar guna pengembangan perumahan Takapuna Residence di Jalan Kapten Sumarsono dan menjadi kredit macet serta diduga terdapat Peristiwa Pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Kemudian, dalam proses pencairan kredit tersebut tidak sesuai dengan proses dan aturan yang berlaku dalam penyetujuan kredit di perbankan, akibatnya ditemukan peristiwa pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp39,5 miliar. (MC/DAF)
