 |
| Ket Foto: Anggota Komisi II DPRD Medan, Syaiful Ramadhan. |
Mediaapakabar.com - Dugaan adanya pungutan dan gratifikasi yang dilakukan sembilan Kepala Sekolah di Kota Medan terkait Sosialisasi Aplikasi E-Raport ditanggapi serius Anggota Komisi II DPRD Medan, Syaiful Ramadhan yang meminta Pemerintah Kota Medan terbuka karena masalah ini sudah menjadi pembicaraan di publik.
“Pertama jika memang dugaan kasus ini benar-benar ada dan dilakukan, baiknya Pemko Medan terbuka saja ke publik, sebagaimana sebelumnya yang dilakukan Wali Kota Medan dalam menyelesaikan masalah pungli yang dilakukan oknum-oknum aparat di lapangan,” kata Syaiful saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (16/08/2023).
Politisi muda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, pentingnya keterbukaan dalam masalah ini agar tidak ada kesalahan informasi diterima publik. “Kita tidak ingin ada salah informasi di masyarakat atau bias informasi dalam kasus ini,” katanya.
Saat ditanya terkait surat Rahasia Wali Kota Medan yang bocor ke publik juga bisa ditafsirkan lain-lain oleh publik. “Kalau soal surat Rahasia itu bisa saja publik menafsirkan kalau masalah ini sangat penting sehingga harus di rahasiakan. Saya mengharapkan Pemko medan bisa terbuka lah,” katanya.
Anggota Dewan yang kini diamanahkan kembali maju di Dapil 5 Kota Medan ini menegaskan, keterbukaan atas informasi ini perlu dalam upaya menjaga citra pendidikan di Kota Medan.
“Kita tidak ingin dunia pendidikan di Kota Medan malah menjadi buruk akibat ketidak terbukaan informasi ini,” katanya.
Ditegaskannya, jika memang terbukti melakukan pelanggaran, Syaiful meminta Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan bisa bertindak cepat.
“Berlarut-larutnya penanganan persoalan ini jangan sampai menjadi bola liar. Kita sangat memahami bahwa Wali Kota sangat fokus dalam pembenahan aparatnya dalam persoalan persoalan sensitif seperti pungutan liar dan gratifikasi,” katanya.
Dalam permasalahan ini, pihaknya akan memberikan perhatian sejauh mana prosesnya dilakukan. “Kalau kita sangat yakin Wali Kota bisa tegas dalam persoalan ini. Dan kita sebagai lembaga yang salah satu fungsinya mengawasi kinerja Eksekutif, sudah pasti akan memberikan perhatian terhadap masalah ini,” pungkasnya. (MC/RED)
