 |
| Ket Foto: Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan Robby Barus. |
Mediaapakabar.com - Fraksi PDIP DPRD Medan mengusulkan agar program pembinaan, penerbitan perizinan atau formalisasi UMKM dapat menjadi perhatian utama Pemerintah Kota Medan ke depan.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan Robby Barus, Sabtu (2/12/2023) mengatakan
dari informasi dan keluhan masyarakat yang diterima, sampai saat ini masih banyak usaha mikro dan kecil (UMKM) yang belum memiliki legalitas usaha yang membuatnya sulit mendapatkan akses bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun pusat.
“Oleh karena itu dalam masa pemulihan saat ini program-program pembinaan dan pengembangan UMKM harus bisa menyentuh usaha mikro dan kecil yang belum memiliki legalitas usaha,” sebutnya.
Selain itu, sambung Robby Barus, program dan kegiatan OPD maupun BUMD sedapat mungkin melibatkan usaha mikro dan kecil di kota Medan sebagai bagian dari upaya pembinaan dan pemberdayaan UMKM.
“Jangan lagi program pembinaan UMKM hanya sekedar formalitas program belaka,” terangnya.
Sebelumnya pada rapat paripurna, kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan ini pada penyampaian tanggapan fraksi PDIP menyampaikan tanggapan, usul dan saran saran sebagai berikut:
1. Dengan alokasi anggaran masing-masing untuk total belanja operasi Rp5,48 triliun lebih (= 68,66%), belanja modal Rp2,43 triliun lebih (= 30,48 %) dan belanja tidak terduga Rp70 miliar (= 0,86 %), diharapkan dapat menjadi instrumen dalam menuntaskan sasaran dan target kinerja prioritas pembangunan Kota Medan sebagaimana ditetapkan dalam Perda RPJMD Kota Medan 2021-2026.
2. Setelah diteliti secara seksama Ranperda APBD Kota Medan tahun 2024, usulan pembangunan/perbaikan infrastruktur yang diajukan/diusulkan warga masyarakat Kota Medan kepada anggota DPRD medan saat pelaksanaan reses termasuk hasil e-pokir (pokok pikiran) masing-masing anggota DPRD medan supaya dapat diakomodasi dan direalisasikan sepenuhnya dan mendesak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kota Medan mensosialisasikan hal ini kepada masing-masing kepala OPD yang ada di lingkungan Pemko Medan.
3. Untuk menjawab kegelisahan dan keresahan sebagian besar masyarakat Kota Medan terkait banyaknya lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang padam, PDIP mendesak Dinas Perhubungan lebih memprioritaskan pemasangan LPJU baru dan perbaikan LPJU yang padam karena dari aduan masyarakat yang diterima masih banyak LPJU yang tidak berfungsi alias padam, sehingga warga masyarakat yang melakukan aktifitas di malam hari merasa terancam keselamatannya.
4. Berkaitan dengan rendahnya kualitas bangunan infrastruktur yang ada di Kota Medan, menurut analisa PDIP tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan.
Hal ini menjadi sorotan luas masyarakat Kota Medan, karena infrastruktur yang baru selesai dibangun terus mengalami kerusakan.
Tentu hal ini sangat merugikan keuangan pemerintah kota medan, untuk itu perlu mendapat perhatian serius dan pengawasan Walikota Medan. (MC/RED)
