Mediaapakabar.com - Menanggapi pernyataan Edy Rahmayadi, Calon Gubernur Sumatera Utara, yang menyatakan bahwa perbaikan jalan negara adalah urusan Jokowi, Sekretaris Projo Sumatera Utara, M. H. Wahyu (foto) angkat bicara.
“Itu persoalannya, jadi tidak usah ngeles dan melempar tanggung jawab kepada orang lain,” ujar Wahyu dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (25/9/2024).
"Sebagai kepala daerah, Edy seharusnya memanfaatkan tugas pokok dan kewenangannya untuk benar-benar bekerja demi kepentingan rakyat. Namun kenyataannya, selama masa kepemimpinannya, masyarakat Sumatera Utara tidak merasakan perubahan signifikan,” tambahnya.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sebenarnya sudah diatur dengan jelas oleh undang-undang. Kegiatan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah bisa dilakukan sepanjang bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas.
Contohnya, keluhan masyarakat Karo terkait kondisi jalan yang rusak di daerah mereka langsung direspons oleh Presiden Jokowi, yang kemudian memperbaiki jalan tersebut.
“Jadi, pertanyaannya, Gubernurnya kerja apa? Sementara Pak Jokowi bekerja cepat menanggapi keluhan rakyat, Edy hanya sibuk marah-marah, menampar anak orang, dan menjewer kuping warga. Inilah yang selama ini dilihat masyarakat, seakan-akan itulah satu-satunya tindakan nyata yang bisa dilakukan selama menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara,” kata Wahyu.
Dalam catatan Projo, Sumatera Utara saat ini memiliki lebih dari 3.000 km jalan provinsi, dengan banyak di antaranya berada dalam kondisi rusak.
Padahal, perbaikan jalan merupakan salah satu elemen penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Sumut tercatat hanya 4,4% pada tahun 2023, di bawah rata-rata nasional yang mencapai 5,3%. Kondisi infrastruktur yang buruk jelas turut memperlambat laju pembangunan di provinsi ini. (MC/RED)
