 |
| Cagubsu incumbent no 2 Edy Rahmayadi. (foto : dok) |
Mediaapakabar.com - Calon gubernur (Cagub) Sumut 'incumbent' atau petahana nomor urut 2, Edy Rahmayadi, mengatakan sebenarnya tidak berniat lagi di Pilkada Sumut. Akan tetapi, dia tetap memutuskan maju karena tidak mau dipimpin rivalnya Bobby Nasution.
Demikian disampaikannya saat menggelar pertemuan dengan pengurus PDIP di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
" Sebenarnya, saya tidak mau jadi gubernur lagi. Karena usia saya mau 64 tahun. Kalau saya tidak jadi Gubernur, Gubernur saya nanti Bobby. Saya tahu pasti yang berat, dengan kekurangan. Kalau diikuti tidak sanggup saya, saya tidak mau 16 juta penduduk dipimpin orang yang belum sidik, adalah bersih akhlak, yang siap memberikan amanah," tuturnya, kemarin.
Dia beranggapan bahwa niatnya kembali maju tak lepas dari keinginannya menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai.
Dia mengaku pula tak ingin terpancing untuk menanggapi lebih jauh perihal pernyataan Bobby yang kerap menyinggung soal infrastruktur jalan di Sumut.
" Masalah infrastruktur, Bobby ngomong Rp2,7 triliun sekian-sekian (jalan rusak). Jalan-jalan antarprovinsi adalah jalan nasional. Bukan jalan provinsi, malas saya menjawabnya karena ditanya wartawan saya jelaskan. Bobby itu, keponakan istri saya, tidak mau saya menjelekkan dia (Bobby Nasution)," ungkapnya.
Lebih jauh dia menjelaskan bila status jalan provinsi di Sumut terpanjang di dunia, sekitar 3.005 kilometer.
Sedangkan, untuk infrastruktur alokasi anggaran dari APBD Sumut, Rp300 hingga Rp400 miliar.
" 1 kilometer biayanya Rp 5 miliar. Makanya, dibuat multi years atau tahun jamak, mengurangi biaya itu," sebut mantan Pangdam I/BB tersebut.
Menurutnya, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut, tidak bisa secara keseluruhan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Karena, ada alokasi anggaran sektor lainnya.
Dia menyebut sejak menjadi gubernur pada 2018 lalu dirinya harus menggunakan APBD Sumut untuk Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,7 triliun.
" 5 September 2018, saya dilantik dan esoknya saya rapat dengan OPD. dari 23 September 2018, saya disampaikan tagihan utang Rp1,7 triliun," ujarnya.
Dengan keputusan dibuatnya itu, tambahnya, untuk membayar utang DBH. Karena, utang itu akan digunakan di 33 Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pembangunan di masing-masing daerah.
" Kalau kata guru ngaji saya, kalau punya utang itu duluan dibayarkan. Pada tahun 2019, relatif tidak ada kerja. Termasuk bayar utang sama Labusel," sebutnya.
Mantan Pangkostrad itu mengungkap pula bahwasanya utang itu dimiliki Pemprov Sumut pada waktu tidak sampai di situ saja. Ternyata ada utang lagi, sama PT Inalum sekitar Rp500 miliar.
" Saya kira sudah selesai, masih utang Rp500 miliar saya Inalum, kalau saya bayar utang bagaimana saya membangun. Ini utang 5 hingga 10 tahun lalu," jelas Edy.
Dia mengatakan pada 2020, baru mau bekerja untuk pembangunan di Sumut. Namun, saat itu Covid-19 sedang melanda dan semua daerah diwajibkan melakukan refocusing untuk penanganan pandemi.
Pasca pandemi dilakukan perencanaan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jembatan di Sumut, dengan multi years Rp2,7 triliun. Tetapi Edy tidak menjabat jadi gubernur Sumut lagi, pembangunan tidak berjalan dengan maksimal. (Zf)
